Jakarta, SESUMBAR.COM—Menyikapi kegentingan situasi negara dalam dua hari terakhir ini, dengan penuh keprihatinan dan kesesakan yang mendalam, Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) menilai bahwa tengah terjadi krisis konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia akibat dari pembangkangan Dewan Perwakilan Rakyat RI yang secara arogan dan vulgar telah mempertontonkan pengkhianatan mereka terhadap konstitusi.
Akibatnya, Indonesia kini berada di dalam bahaya otoritarianisme yang seakan mengembalikan Indonesia ke era kolonialisme dan penindasan. Tingkah-polah tercela yang diperlihatkan para anggota DPR itu, tak lain dan tak bukan merupakan perwujudan kolusi dan nepotisme, yang pada 1998 telah dilawan dengan keras oleh aksi massa dan mahasiswa sehingga melahirkan Reformasi. Mari kita cermati bersama bahwa:
Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi semua, termasuk semua lembaga tinggi negara.
Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dengan mengabaikan putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan No.70/PUU-XXII/2024 sehari setelah diputuskan, nyata-nyata DPR sangat menciderai sikap kenegarawanan yang dituntut dari para wakil rakyat.
Tidak ada dasar filosofis, yuridis, maupun sosiologis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengubah persyaratan usia calon kepala daerah termasuk besaran kursi parpol melalui revisi UU Pemilihan Kepala Daerah.
Perubahan-perubahan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa antarlembaga tinggi negara seperti Mahkamah Konstitusi versus DPR sehingga kelak hasil pilkada justru akan merugikan seluruh elemen masyarakat karena bersifat kontraproduktif dan akan menimbulkan kerusakan kehidupan bernegara.
Konsekuensi yang tak terelakkan adalah runtuhnya kewibawaan negara, lembaga-lembaga tinggi negara, dan hukum akan merosot ke titik nadir bersamaan dengan runtuhnya kepercayaan Masyarakat.
“Kami tersentak dan geram karena sikap dan tindak laku para pejabat baik di tataran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang sangat arogan dan nyata-nyata mengingkari sumpah jabatan mereka. Kami sangat prihatin dan cemas akan masa depan demokrasi yang akan menghancurkan bangsa ini,” kata Guru Besar Prof. Dr. Harkristuti, S.H., M.A., Ph.D da;am relis yang diterima SESUMBAR.COM Kamis, 22 Agustus 2024.
Pernyataan yang diteken 67 Guru Besar Universitas Indonesia itu mengecam tindakan DPR itu. Dan jumlah Guru Besar yang ikut menyetujui pernyataan sikap itu akan terus bertambah.
“Kini, para anggota Dewan yang semestinya mengawal dan menjamin keberlangsungan Reformasi justru telah berkhianat dengan menolak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan untuk menjaga demokrasi di negeri ini.”
Kondisi saat ini merupakan Kondisi Genting, sehingga kami perlu menyikapi kegentingan tersebut dengan menghimbau semua lembaga negara terkait untuk:
*Menghentikan revisi UU Pilkada
*Bertindak arif, adil, dan bijaksana dengan menjunjung nilai-nilai kenegarawanan
*Meminta KPU segera melaksanakan putusan MK No. 60 dan No. 70 tahun 2024 demi terwujudnya kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila.
*Negara harus didukung penuh agar tetap tegar dan kuat dalam menjalankan konstitusi sesuai dengan perundang- undangan, serta mengingatkan secara tegas bahwa kedaulatan rakyat adalah berdasarkan pancasila
Menyetujui:
Prof. Dr. Harkristuti, S.H., M.A., Ph.D.
Prof. Dr. drg. Indang Trihandini, M.Kes
Prof. Dr. dr. Siti Setiati, Sp.PD-Kger, M.Epid, FINASIM
Prof. Dr. Jenny Bashiruddin, Sp.THT-L(K)
Prof. dr. Budi Sampurna, Sp.F(K). S.H.
Prof. Dr. dr. Achmad Fauzi Kamal, Sp.OT(K)
Prof. Dr. dr. Ismail, Sp.OT(K)
Prof. Anton Rahardjo, drg, MS.c.(PH), PhD
Prof. Dr. Sarworini B. Budiardjo, drg. Sp.KGA(K)
Prof. Dr. Hanna Bachtiar, drg. Sp.RKG(K)
Prof. Dr. Decky Joesiana Indriani, drg., M.DSc.
Prof. Risqa Rina Darwita, drg. Ph.D.
Prof. Dr. Sumi Hudiyono PWS
Prof. Dr. Titin Siswantining, DEA
Prof. Dr. Azwar Manaf, M.Met.
Prof. Dr. Ivandini Tribidasari Anggraningrum, S.Si., M.Si.
Prof. Dr. rer. nat. Terry Mart
Prof. Ir. Yulianto S. Nugroho, M.Sc., Ph.D.
Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sar
Prof. Ir. Isti Surjandari Prajitno, M.T., M.A., Ph.D.
Prof. Dr. -Ing. Nandy Setiadi Djaya Putra
Prof. Dr. Ing. Ir. Nasruddin, M.Eng
Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Suwarno, M.A.
Prof. Ir. Ruslan Prijadi, M.B.A., Ph.D.
Prof. Dr. Lindawati Gani, S.E., Ak., M.B.A, M.M., CA., FCMA., CGMA., FCPA(Aust.)
Prof. Ratna Wardhani, S.E., M.Si., CA., CSRS., CSRA.
Prof. Dr. Sylvia Veronica Nalurita Purnama Siregar, S.E.
Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro, Ph.D.
Prof. Dr. Bambang Wibawarta, S.S., M.A.
Prof. Dr. Multamia Retno Mayekti Tawangsih, S.S., Msc., DEA
Prof. Dr. Agus Aris Munandar, M.Hum.
Prof. Muhammad Luthfi, Ph.D.
Prof. Dr. Maman Lesmana
Prof. Dr. Mirra Noor Milla, S.Sos., M.Si.
Prof. Dr. Frieda Maryam Mangunsong Siahaan, M.Ed., Psikolog
Prof. Farida Kurniawati, S.Psi., M.Sp.Ed., Ph.D., Psikolog
Prof. Dr. Ali Nina Liche Seniati, M.Si., Psikolog
Prof. Drs. Adrianus E Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D.
Prof. Dr. Donna Asteria, S.Sos., M.Hum.
Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc.
Prof. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.
Prof. Dr. Soedarsono Hardjosoekarto, MA
Prof. drg. Nurhayati Adnan, M.P.H., M.Sc., Sc.D.
Prof. dra. Fatma Lestari, M.Si, Ph.D.
Prof. Dr. dra. Evi Martha, M.Kes.
Prof. Dr. R. Budi Haryanto, S.K.M., M.Kes., M.Sc.
Prof. Dr. Eng. Wisnu Jatmiko, S.T., M.Kom.
Prof. Dr. Indra Budi, S.Kom., M.Kom.
Prof. Ir. Dana Indra Sensuse, M.LIS., Ph.D.
Prof. Dr. Ir. Eko Kuswardono Budiardjo, M.Sc.
Prof. Achir Yani S. Hamid, MN., DN., Sc.
Prof. Dra. Setyowati, S.Kp., M.App.Sc., Ph.D.
Prof. Dr. Krisna Yetti, S.Kp., M.App.Sc.
Prof. Dr. Rr. Tutik Sri Hariyati, S.Kp, MARS
Prof. Yeni Rustina, S.Kp. M.App.Sc., Ph.D.
Prof. Dr. Hayun, M.Si., Apt.
Prof. Dr. Yahdiana Harahap, M.S., Apt.
Prof. Dr. Retnosari Andrajati, M.S., Apt.
Prof. Dr. Berna Elya, M.Si., Apt.
Prof. Dr. Abdul Mun’im, M.Si., Apt.
Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag. Rer. Publ.
Prof. Dr Irfan Ridwan Maksum, M.Si.
Prof. Dr. Martani Huseini
Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si.
Prof. Dr. Manneke Budiman
Prof. Dr. Rosali Saleh
Dr. Reny Hawari.(*)
