Padang, SESUMBAR.COM – Rapat Paripurna penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 menghadirkan sejumlah kompleksitas strategis, tidak sekadar rutinitas administratif namun mencerminkan dinamika politik anggaran yang dinamis.
Dalam konteks ekonomi daerah yang kian menantang, DPRD Sumbar dipimpin Muhidi menyoroti pentingnya efisiensi anggaran. Tahun 2025 dinilai sebagai momentum kritis, mengingat dua agenda fundamental: transisi kepemimpinan daerah dan persiapan implementasi visi Indonesia Emas 2045.
Tantangan Ekonomi dan Fiskal
Data terbaru menunjukkan bahwa Sumatera Barat menghadapi tekanan fiskal signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat pascapandemi, ditambah dengan fluktuasi harga komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan karet, membuat alokasi anggaran menjadi sangat strategis.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, pertumbuhan ekonomi provinsi sepanjang 2024 baru mencapai 4,8%, di bawah target awal 5,2%. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam perencanaan anggaran.
Politik Anggaran dan Prioritas Pembangunan
Muhidi menekankan bahwa APBD 2025 tidak sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen strategis untuk:
– Mengakomodir program kepala daerah yang akan berakhir masa jabatan
– Mempersiapkan agenda prioritas kepemimpinan baru
– Mendukung pencapaian baseline Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) menuju Indonesia Emas 2045
“Keterbatasan ruang fiskal mengharuskan kita menggunakan setiap rupiah anggaran secara cerdas, efisien, dan tepat sasaran,” tegas Muhidi dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sumbar, Kamis (28/11/2024).
Fokus Penyelenggaraan Pemerintahan
Dalam konteks transisi kepemimpinan, APBD 2025 diharapkan mampu:
1. Menjaga kontinuitas pembangunan daerah
2. Mengakomodir program strategis pemimpin baru
3. Mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur dan ekonomi
Rapat yang dihadiri Gubernur Sumbar, jajaran pimpinan DPRD, dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini menegaskan komitmen bersama dalam membangun masa depan Sumatera Barat yang lebih berkelanjutan.
Dan akhirnya, Dinamika politik anggaran ini menunjukkan kompleksitas pengelolaan keuangan daerah yang membutuhkan strategi komprehensif dan visioner.(*)
