Padang,SESUMBAR.COM – Pax Alle, tokoh olahraga Sumbar sekaligus pendiri SPORTY (Solidaritas Peduli Olahraga/ SPOR Community), angkat suara terkait kisruh baru di tubuh KONI Sumatera Barat. Polemik mencuat setelah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumbar menolak Surat Keputusan (SK) KONI Pusat yang memperpanjang masa jabatan pengurus KONI Sumbar 2021–2025 di bawah kepemimpinan Roni Pahlawan.
Dalam keterangan persnya, Rabu (11/6/2025), Pax Alle—yang bernama lengkap William Nursal Devarco—menegaskan bahwa kisruh ini harus dilihat secara objektif, dengan mengedepankan kepentingan organisasi dan iklim yang kondusif. Ia mengingatkan bahwa tarik-menarik kepentingan hanya akan memperkeruh situasi dan merugikan dunia olahraga Sumatera Barat.
“Kita tidak bisa menyikapi secara subjektif dengan mendahulukan kepentingan sepihak. Sikap seperti itu akan melahirkan kebijakan yang memihak, otomatis akan ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan,” ujarnya.
Pax Alle mengingatkan, jika tidak diselesaikan secara bijak, persoalan ini bisa berujung pada kebuntuan, kekacauan, bahkan kegaduhan yang melebar. Namun, sebaliknya, ia meyakini bahwa penyelesaian yang arif dan musyawarah yang jernih bisa menjadi jalan keluar yang baik.
“Dalam organisasi, ada kebijakan yang berdasar AD/ART dan PO, tapi juga ada kebijaksanaan yang muncul dari keikhlasan dan itikad baik semua pihak. Jangan sampai KONI jadi ladang perebutan kekuasaan yang mengorbankan marwah olahraga,” tambahnya.
Menurutnya, semua pihak sebenarnya memiliki argumen dan dasar yang kuat. SK KONI Pusat tentu dikeluarkan bukan tanpa pertimbangan. Begitu pula dengan sikap Dispora Sumbar yang menolak SK tersebut karena menilai masa jabatan telah berakhir pada 28 Mei 2025, serta memutuskan untuk tidak mencairkan anggaran tambahan. Bahkan, mantan pengurus KONI Sumbar yang menyebut SK itu ilegal pun tak bisa diabaikan begitu saja.
Namun, kata Alle, yang dibutuhkan sekarang bukan lagi saling menyalahkan, melainkan solusi konkret dan jalan tengah.
“Solusinya adalah segera menyelenggarakan Musyawarah Provinsi (Musprov) untuk menentukan kepemimpinan baru. Tapi pertanyaannya: siapa yang menyelenggarakan Musprov ini? Di sinilah pentingnya kesepakatan bersama yang dilandasi aturan dan musyawarah,” jelasnya.
Pax Alle menjabarkan beberapa opsi penyelenggaraan Musprov yakni, (1) Diselenggarakan oleh kepengurusan Roni Pahlawan jika diperpanjang secara sah melalui musyawarah dan SK KONI Pusat. (2) Dibentuk tim independen yang terdiri dari perwakilan berbagai pihak di luar kepengurusan lama, berdasarkan kesepakatan bersama.
“Kalau semua pihak sepakat untuk memperpanjang masa jabatan Roni hanya demi menyelenggarakan Musprov, itu juga sah-sah saja. Yang penting adil, transparan, dan menghindari aklamasi yang dipaksakan,” ucap Alle lagi.
Ia mencium adanya manuver sejumlah pihak yang berusaha mengatur komposisi tim penyelenggara Musprov sejak awal demi memenangkan pertarungan dengan cara tidak sehat.
“Tim penyelenggara yang didominasi satu kubu tentu akan berpeluang besar mengatur alur Musprov. Kalau sudah begini, pihak lain pasti menolak. Bahkan bisa terjadi manuver untuk menyusun tim baru yang justru didominasi pihak sebaliknya. Ujungnya, ini bukan lagi soal regenerasi, tapi penguasaan arena,” tegasnya.
Lebih jauh, Pax Alle menyayangkan jika strategi mengendalikan “medan perang” ini dilakukan hanya demi menciptakan aklamasi semu.
“Kalau masih ada pihak yang menempuh cara seperti ini, saya hanya bisa bilang: sangat disayangkan. Ini tidak sportif. Dunia olahraga kita seharusnya menjadi ruang fair play, bukan politik kekuasaan,” pungkas Alle, pendiri komunitas SPORTY, sebuah gerakan solidaritas yang lahir untuk membela dan mendorong kemajuan olahraga di Sumatera Barat. (*/rel)
